Banten Masih Terus Berjuang Melawan Ketertinggalan...

09-11-06

Hari ini, Kamis, 9 November, masyarakat Banten mulai diiming-iming dan dibujuk dengan janji-janji para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Mulai hari ini hingga Rabu, 22 November, memang waktu yang ditetapkan bagi seriap pasangan calon gubernur untuk melaksanakan kampanye.

Melalui kampanye, diharapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 26 November nanti, para pemilih tahu benar siapa yang akan mereka pilih dan apa program yang ditawarkan calon gubernur.

Ada empat pasang calon Gubernur Banten yang bertarung merebut kursi gubernur kali ini. Yang pertama, pasangan Tb Tryana Sjam’un-Benyamin Davnie sebagai calon gubernur dan wakilnya. Mereka memperoleh dukungan 12 kursi (16 persen suara) di DPRD. Keduanya diusung oleh PAN, PPP, PPNUI, dan PKB Choirul Anam.

Kedua, pasangan Ratu Atut Chosiyah-M Masduki, mendapat dukungan 36 kursi (48 persen suara) di DPRD. Mereka diusung Partai Golkar, PDI-P, PBR, PBB, PDS, PKPB, dan Partai Patriot. Ketiga, pasangan Irsjad Djuwaeli dan Mas A Daniri yang diusung Partai Demokrat dan PKB, dengan total kursi 13 (17,3 persen suara) di DPRD.

Dan, keempat, pasangan Zulkieflimansyah-Marissa Haque yang mendapat dukungan 12 kursi (16 persen suara) di DPRD. Keduanya dicalonkan oleh PKS dan PSI.

Meski waktu pemungutan suara sudah dekat, banyak warga, terutama yang tinggal di Tangerang, belum tahu akan ada pemilihan gubernur. Padahal, ikut memberikan suara dalam pilkada di daerah Banten ini bernilai strategis, yakni sebagai sarana memilih kepala daerah yang kira-kira mampu mengubah nasib rakyat dari miskin dan bodoh menjadi sejahtera dan terpelajar.

"Memberantas ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan adalah misi perjuangan Banten sepanjang massa yang hingga kini belum tercapai," kata HM Harry Mulya Zein, putra Pandeglang yang kini menjadi Sekretaris Daerah Kota Tangerang, saat berbincang-bincang dengan Kompas, Senin lalu.

Rupanya kemiskinan dan keterbelakangan dalam pendidikan yang masih menjadi warna dominan wilayah Banten, terutama di bagian selatan yang meliputi Pandeglang dan Lebak, menjadi alasan kuat mengapa daerah Keresidenan Banten itu harus berpisah dengan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000.

Hal ini juga diungkapkan tokoh masyarakat Banten, Eki Syachrudin (sekarang almarhum), seusai seminar di Universitas Islam Bandung (Unisba), 12 September 2000. Secara konkret, ungkap Eki, alasan pemisahan Banten dengan Jawa Barat lebih disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan yang tertinggal.

Provinsi Jawa Barat dianggap gagal menyejahterakan rakyat Banten. Persoalan kemiskinan di daerah ini tampaknya tidak pernah ditangani bersama-sama dengan pemerintah pusat secara tuntas meski jarak antara Banten selatan dan pusat kekuasaan di Jakarta hanya sekitar 100 km.

Kemiskinan di Kabupaten Lebak—meskipun dalam kadar yang berbeda—sudah pernah diingatkan dalam buku Max Havelaar of de koffie veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij yang disingkat Max Havelaar.

Buku yang disusun Eduard Douwes Dekker (Multatuli) yang pernah menjabat Asisten Residen Lebak (1856-1857) itu sudah menceritakan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat Lebak akibat pengisapan kaum feodal dan kolonial. Sampai sekarang kemiskinan itu tetap langgeng!

Sebagai isu perjuangan

Isu memberantas kemiskinan di Banten hingga kini masih menjadi bagian isu besar dalam membangun Banten yang meliputi Kabupaten Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten/Kota Tangerang. Isu itu terbukti ampuh untuk berkampanye mendirikan Provinsi Banten, berpisah dari Jawa Barat.

Dengan menggunakan isu tersebut, para perintis pendirian Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (BKPPB) dan para ketua dan wakil ketua DPRD se-eks Keresidenan Banten menempuh berbagai cara untuk dapat menjadikan Banten sebagai provinsi tersendiri.

Mereka datang ke Gedung Sate yang merupakan kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Di Gedung Sate mereka menemui Gubernur Jawa Barat saat itu R Nuriana.

Dalam kesempatan itu, BKPPB yang dimotori Tubagus Tryana Sjam’un dan Ace Suhaedi Madsupi mengoordinasikan lebih dari 140 forum dan komite yang memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Ketika dialog berlangsung, ratusan mahasiswa/pemuda di halaman depan Gedung Sate meneriakkan yel-yel dan mendeklarasikan Provinsi Banten.

R Nuriana akhirnya menyatakan dukungannya. "Sedikit pun tak pernah terlintas keinginan menahan aspirasi masyarakat Banten untuk berpisah dengan Jawa Barat, sepanjang itu konstitusional dan berniat menyejahterakan rakyat," kata Nuriana, 21 Februari 2000.

Pada 3 Oktober 2000, akhirnya Panitia Khusus DPR Pembentukan Provinsi Banten bersama pemerintah menyetujui pembentukan Provinsi Banten yang terpisah dari Jawa Barat. Rapat yang menyepakati pembentukan Provinsi Banten itu dipimpin Ketua Pansus DPR Pembentukan Provinsi Banten Amin Aryoso.

Saat itu pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja dan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra.

Pada 4 Oktober 2000, UU Pembentukan Provinsi Banten disahkan, dan kini Banten menjalani proses demokrasi untuk memilih gubernur secara langsung. (M Nasir)