Republika : Senin, 03 April 2006

DKI akan Coba Dekati World Bank

JAKARTA-- DKI Jakarta mencoba mengajak World Bank untuk mendanai proyek subway. Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengaku akan melakukan pembicaraan dengan World Bank bulan ini. Namun dalam pembicaraan awal dengan pejabat bank tersebut, Fauzi tidak yakin akan terpenuhi.

''Setahu saya, World Bank tidak punya pola pembiayaan sangat panjang seperti (yang dibutuhkan subway) ini,'' kata dia akhir pekan lalu.Menurut wagub, subway adalah proyek yang berbeda dengan infrastruktur lainnya. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak mengharap investasi kembali. Karena itulah, kondisinya sulit untuk memperoleh kucuran dana. Pasalnya tidak mungkin diselesaikan dengan pinjaman konvensional jangka menengah atau pendek.

Mengenai DKI yang ngotot mengerjakan proyek ini, Fauzi mengatakan, karena Jakarta membutuhkan sarana transportasi subway. Angkutan ini menjadi sarana terbaik untuk mengentaskan kemacetan. ''Oleh karena itu, kita mencari financing yang sangat lunak yang tidak terlalu membebani pemerintah dalam jangka waktu yang panjang,'' ujar wagub yang akrab disapa Foke.

Foke menambahkan, sebenarnya ada dua rencana dalam pembiayaan proyek ini. Pertama pendanaan melaui Indonesian Japan and European Consortium (IJEC). Namun melalui konsorsium ini, tidak terdapat pinjaman lunak yang menurut perhitungan bisa diambil untuk pembangunan proyek.

Rencana kedua adalah pendanaan oleh Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Tapi lagi-lagi gagal dengan adanya ketidaksepakatan antara pemerintah Jepang dengan Indonesia. Menurut Foke, terjadi salah paham di antara dua negara.

Permintaan Jepang menggunakan 30 persen komponen yang dimilikinya dalam proyek ini, dinilai wagub sebagai hal yang wajar. Jika mencapai 50 persen atau lebih, barulah tidak wajar. Permintaan penggunaan komponen pemberi dana memang sudah menjadi bagian dari kesepakatan kerjasama dalam bidang apapun.

Pendekatan dengan Jepang, lanjutnya, akan dikaji kembali. Bukan hal mustahil kembali kepada sumber dana negeri Sakura ini. Apalagi jika kesempatan itu yang paling baik dibandingkan alternatif yang ada.

Suwardi, sekretris eksekutif Transportation Develompent Center (TraDC) menuturkan, sebelum menuju World Bank, sebaiknya pemerintah menawarkannya kepada konsorsium perusahaan lokal. Sedangkan konsorsium Badan usaha Milik Negara (BUMN), ia menyangsikan pengelolaannya. Pasalnya pelayanan transportsi yang dikelola BUMN cenderung memiliki nilai yang buruk.

Sedangkan tentang pengkajian ulang proyek memang harus ada. Pengkajian selama 10 tahun tidak akan sesuai dengan kondisi terkini di Jakarta. ''Untuk kelayakan investasi mungkin masih sama, tapi tidak untuk operasional. Kondisi masyarakat, social cost, dan lingkungan sudah berubah,'' katanya, Ahad (2/4). Karena itu, siapa pun yang akan menangani proyek ini kelak harus melakukan pengkajian secara komprehensif.

( c34 )